Postingan

Tugas Analisis Berita Hukum Pajak

Rangkuman Berita  Gali Potensi Pajak, Sri Mulyani: DJP Olah Ratusan Jenis Data Sri Mulyani mengatakan data menjadi faktor penting untuk menggali potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, negara harus membangun institusi yang dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan penerimaan. Menurutnya, saat ini, DJP tengah berupaya menyelesaikan berbagai tantangan tersebut melalui program reformasi perpajakan. Sri Mulyani menyebut cakupan informasi yang dikumpulkan DJP sudah makin komprehensif sejak penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012. Sri Mulyani melanjutkan 2017 menjadi periode penting pengelolaan data perpajakan karena telah tercapai komitmen pertukaran informasi secara otomatis ( automatic exchange of financial account information /AEoI) melalui upaya di Forum G20. Pada 2019, DJP mulai menerima dan mengolah data warga negara Indonesia di luar negeri untuk kepentingan penggalian potensi pajak. Data-data itu kemudian diolah untu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Analisa Jurnal Pajak Pentingnya Perlindungan Hukum Dalam Wajib Pajak Penjualan Tanah

  Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisa mengenai prinsip penentuan NJOP (Nilai Jual atas Objek Pajak) sebagai dasar pengenaan PPh (Pajak Penghasila) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang merasa dirugikan dengan penghitungan tersebut. Penelitian yuridis normatif ini merekomendasikan adanya kebijakan hukum baru yang mengatur mengenai mekanisme penjualan tanah. Pajak merupakan sumber perolehan negara yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan negara dengan maksud untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembayaran dan pelaporan pajak dapat diartikan sebagai kewajiban hukum yang dilakukan oleh seluruh warga suatu negara terhadap negara sebagai bentuk turut serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan kemajuan negara. BPHTB yaitu pengenaan pajak terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPHTB. BPHTB dapat jug...
Posting Komentar
Baca selengkapnya